Hakim Syarifuddin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (1/6/2011) malam di kediamannya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, karena diduga telah menerima suap dari kurator PT Sky Camping Indonesia Puguh Wirayana terkait kasus kepailitan perusahaan. Saat penangkapan, KPK menemukan sejumlah barang bukti di rumah Syarifudin berupa dua telepon genggam di luar yang dipegang, serta uang yang terdiri dari berbagai mata uang yaitu US$116.128, Sin $245.000, 12.600 riel. KPK sendiri saat ini telah menetapkan Syarifudin dan Puguh sebagai tersangka. Asep berharap, peristiwa yang terjadi secara beruntun itu harus segera diperhatikan dan direspon secara sangat serius oleh Mahkamah Agung (MA). “Agar tidak terulang lagi dan membuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan semakin turun,” ujarnya. Penangkapan Hakim Imas dan Syarifuddin dalam waktu tak lebih dari satu bulan menunjukkan bahwa negeri ini belum terlepas dari cengkeraman mafia hukum. Meski presiden telah membentuk satgas Mafia Hukum, toh beberapa oknum penegak hukum tidak merasa jerah. Kondisi itu juga mengindikasikan lemahnya pengawasan internal hakim yang dilakukan Mahkamah Agung. Selain itu, pengawasan eksternal yang merupakan kewenangan Komisi Yudisial juga dinilai belum optimal. Lembaga peradilan negeri ini telah terbuai iming-iming pragmatisme politis, yang berujung pada skandal suap maupun korupsi di kalangan pejabat negaraAlih-alih menjadi tameng bagi terciptanya penegakan hukum secara transparan, lembaga peradilan malah dikibuli oleh rekayasa mafia peradilan yang semakin marak. Berita Hankam, Militer, TNI. Majalah Otomotif Online. Penerbangan, Pariwisata. Ponsel, Komputer, Seluler, Kamera Digital. Kotabumi, Lampung Utara. Maritim, Kapal, Laut. Resep Memasak, Kuliner Kesehatan. Tourism and Aviation. Cooking Recipes. Gambar Kartun. Selain itu, penegak hukum juga banyak menopang rekayasa politik yang bernuansa iluminatif dan imajinatif, karena oknum yang terlibat di dalamnya melakukan dengan jalan eksklusif. Aksi KPK menangkap para penegak hukum, menunjukkan bahwa mafia peradilan di Indonesia sudah terbilang akut dan kronis. Lembaga peradilan yang diharapkan menjadi pelindung dan benteng utama penegakan hukum, ternyata juga tidak lepas dari skandal suap maupun korupsi. Tidak heran bila Prof Abdulkadir Muhammad SH dalam buku Etika Profesi Hukum (1997), mengatakan bahwa saat ini profesi hukum cenderung beralih kepada kegiatan bisnis dengan tujuan utama berapa yang harus dibayar, bukan apa yang harus dikerjakan. Sudah saatnya peradilan hukum di Indonesia melakukan perbaikan dan reformasi secara total, bukan setengah-setengah seperti yang terjadi selama ini. Rabu (29/6/2011) Tim Penyidik KPK mulai mengintai aktivitas Imas Dianasari (ID) dan Odi Juanda (OJ). Kamis (30/6/2011) Sore Tim penyidik KPK mendapat informasi keduanya akan bertemu di restoran La Ponyo, Cinunuk, Bandung. OJ ternyata sudah lebih dahulu tiba di restoran. Sesampainya ID, OJ pun keluar menghampirinya dan memberikan uang senilai Rp 200 juta dalam kantong plastik. Setelah itu, OJ kembali masuk ke restoran. Kamis Malam Waktu menunjukkan sekitar pukul 19.30 WIB, tim penyidik KPK pun langsung beraksi menangkap ID. Mereka juga kemudian menangkap OJ. Aksi ini menyedot perhatian pengunjung restoran.
7 years ago