Adanya kecenderungan kearah disintegrasi bangsa Kotabumi Namun, ditengah kebimbangan akan pilihan kebijakan guna menghentikan perang, keharusan untuk menata dunia baru yang didalamnya terdapat keseimbangan kekuatan politik, menjadi sangat mendesak. Karenanya, tidak ada pilihan lain, selain bagaimana membangun kekuatan koalisi antara negara-negara middle power di daratan Eropa, seperti Jerman dan Perancis, dengan negara-negara Asia seperti Cina, Rusia, Jepang, dan sebagian negara-negara Arab. Koalisi yang mereka bangun harus mendasarkan diri pada upaya untuk membangun keseimbangan politik, yang keberadaannya bisa memberikan rasa aman bagi seluruh negara-negara di dunia atas kemungkinan invasi AS dan sekutunya, dan bukan untuk membangun blok baru seperti era Perang Dunia II. Lebih dari itu, kekuatan penyeimbangan baru, jangan terjebak dalam upaya membangun diri sebagai kekuatan penindas baru. Karena itu, momentum ketidakadilan yang dirasakan oleh warga dunia sekarang ini, harus dijadikan landasan filosofis pendiriannya. Persoalan terbesar yang dihadapi bangsa dewasa ini adalah adanya kecenderungan kearah disintegrasi bangsa. Ketika ikrar berbangsa, beratanah air dan berbahasa satu mulai pudar, seiring dengan berkembangnya primordialisme yang sempit dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Maka sumpah pemudapun nyaris tinggal slogan. Berbagai persoalan yang berbau sara dan tindak kekerasan merupakan isue aktual sehari hari dari masyarakat yang sedang sakit, dimana kriminalitas tidak lagi dianggap sekedar masalah sosial tetapi menjadi komoditi yang menguntungkan dalam memperbesar oplah, seiring moto "The bad news is good news" Quo vadis! Kata orang Yunani, mau dibawa kemana bangsa ini? Sebab tegak atau runtuhnya suatu negara ditentukan oleh kemampuan dari bangsa itu sendiri dalam mengekspresikan eksistensinya sebagai sebuah bangsa yang terhormat, dimana rasa aman bukanlah kemewahan dan kerukunan menjadi bagian dari kohesifitas bangsa yang harus diperjuangkan baik dari ancaman luar maupun gangguan dari dalam. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara ini merupakan tanggung jawa semua warga negara, paling tidak undang-undang telah mengamanatkan demikian. Persoalannya, apakah kesadaran ini telah menjiwai seluruh lapisan masyarakat pada umumnya, yang nota bene awam dan menganggap pertahanan keamanan merupakan tanggung jawab TNI dan Polri belaka?. Lalu apakah ada upaya yang cukup dari para wakil rakyat untuk mensosialisasikan undang-undang tentang pertahanan kepada seluruh rakuyat?. Dan apakah wacana yang berkembang tentang philosofi pertahanan itu sendiri sudah tepat?, atau perlukan pertahanan keamanan negara ini dirumuskan dalam sebuah kerangka ilmiah sebagai "manajemen pertahanan keamanan negara"? disamping perlunya melihat manajemen pertahanan keamanan negara itu sendiri sebagai suatu sistem yang uth. Nampaknya masih memerlukan kontemplasi dan dapat menjadi wahana diskusi yang menarik. Padahal aset terpenting yang menjadi modal utama tegaknya bangsa dan negara ini adalah adanya kesadaran untuk bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu yang melahirkan semangat nosionalisme. Semangat ini begitu mengkristal dimasa lalu dibawah pesona retorik presiden Soekarno, dan dipertahankan di era Presiden Soeharto dengan sebuah konsep tentang SARA, sekalipun dengan cara yang berbeda, tapi harus diakui bahwa konsep ini sangat efektif dan mampu meredam bebagai gejolak kearah disintegrasi bangsa selama berpuluh tahun. Terlepas dari upaya upaya represif yang dilakukannya dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, tapi sekaligus memberikan konstribusi terhadap lahirnya era reformasi, walaupun "eforia demorasi" dengan berbagai dampak yang menyertainya menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari, yaitu ketika kemokrasi diartikan sebagai kebebasan untuk berbuat justru mengikis sedikit demi sedikit rasa kesatuan dan persatuan sebagai sebuah bangsa.
7 years ago